June 29, 2011

World Trade Organization (WTO): Terbentuknya Rezim Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional pada akhir masa Perang Dunia II bukanlah menjadi prioritas utama banyak negara. Konferensi Bretton Woods di tahun 1944, yang digadang-gadang akan memberikan jalan keluar dari kebuntuan sistem perdangan internasional, pun hanya membahas mengenai sistem keuangan internasional. Konferensi tersebut berakhir hanya dengan ide membentuk lembaga keungan internasional, yakni IMF dan World Bank. 

Namun, bukan berarti negara-negara tidak memberikan perhatian yang mendalam pada perdagangan internasional. Di tahun 1946, tercetuslah sebuah ide untuk membentuk organisasi perdagangan internasional yang dinamakan dengan International Trade Organization (ITO). Sebelum menemui kegagalannya, ITO telah mengadakan 4 kali pertemuan, yakni di London pada 1946, di Amerika dan Geneva pada 1947 dan yang terakhir di Havana pada 1948. Dalam petemuan di Geneva, dibahas aturan mengenai pemotongan biaya import untuk menjaga nilai barang. Negosiasi inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), satu-satunya rezim yang mendasari regulasi perdagangan internasional pada saat itu (Abbott, 2007: 316).

GATT mengatur berbagai masalah dalam perdagangan, seperti tarif, pembatasan kuantitatif, serta hambatan lain yang terkait erat dengan pengukuran perbatasan, seperti penafsiran bea cukai, lisensi, masalah subsidi, anti-dumping dan lain sebagainya. GATT telah didesain sebagai seperangkat aturan yang mengikat dalam perdagangan internasional (Abbott, 2007: 316). Hal tersebut dapat terjadi karena pengalaman bernegosiasi partisipannya dalam membuat treaty antar partisipan. Baik peraturan GATT (dan WTO sebagai penerusnya) bersifat supranasional, terutama pada area dispute settlement

Dalam GATT, pemerintah memiliki keterikatan secara khusus. Sebab, GATT merupakan sebuah agreement yang memerlukan ratifikasi dari pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki perjanjian tertulis antar pihak yang terlibat dalam agreement tersebut. Sejak awal, obligasi GATT ditanggapi secara serius (Abbott, 2007: 316). Oleh karena itu, ITO dapat disebut sebagai rezim perdagangan internasional karena memiliki kekuatan dalam menjaga behavior anggotanya.

Selama perjalanannya, GATT telah mengalami 8 kali putaran yang diadakan di berbagai negara. Pada lima putaran pertama, GATT hanya membahas masalah penurunan tarif. Kemudian, pada putaran keenam (putaran Kennedy), GATT mulai membahas mengenai langkah-langkah untuk mengatasi dumping. Dan pada ketujuh (putaran Tokyo), halangan-halangan seperti subsidi mula dibahas. 

Terdapat prinsip yang paling fundamental dan esensial yang harus dipahami dalam GATT (dan WTO), yaitu: pertama, non-diskriminasi atau yang sering disebut most favoured nation treatment. Setiap anggota WTO akan ditindak tegas sesuai peraturan tanpa memandang besar atau kecilnya negara tersebut. Dengan demikian, negara-negara anggota WTO tidak dapat begitu saja mendiskriminasi mitra-mitra dagangnya. Tarif impor yang diberlakukan harus ditaati oleh seluruh partisipan tanpa ada pengurangan terhadap negara tertentu.  

Kedua, disebut dengan national treatment, di mana tidak ada perbedaan pemberlakuan peraturan perdagangan antara perusahaan dalam dan luar negeri. Ketiga adalah transparansi, di mana negara anggota WTO diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan (www.deptan.go.id). Keempat, adalah adanya fair competition di negara yang mengimport barang dengan adanya countervailing duties dan anti-dumping duties. Countervailing duties adalah cukai yang dikenakan kepada barang yang mendapat subsidi export dari negara penghasil. Dan anti-dumping duties adalah cukai bagi barang yang berupa tumpukan oleh negara panghasil. 

Kelima, adanya perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perjanjian perdagangan internasional, serta untuk memberikan kesempatan bagi negara tersebut untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas.  

Sebagai tambahan, terdapat prinsip lainnya di dalam WTO sebagai konsensus dalam pengambilan keputusan, yakni Single Undertaking. Sementara dalam GATT, konsensus dalam pengambilan keputusannya adalah Contracting Parties (Abbott, 2007).

Banyak pihak yang menganggap kehadiran GATT masih kurang cukup untuk menjawab masalah perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang dinilai masih menghambat perdagangan. Pertama,  mekanisme penyelesaian masalah tidak berfungsi dengan baik, sehingga negara-negara yang bertikai akan sulit mencapai kata damai. Kedua, GATT tidak membahas komoditas perdagangan, seperti pertanian dan tekstil. Ketiga, adanya proteksi terhadap perdagangan dikhawatirkan akan merusak pola perdagangan di sektor tertentu. Keempat, negara-negara yang memroduksi film, program komputer, dan sebagainya, merasa dirugikan karena tidak adanya perlindungan hak milik atas ciptaan mereka. Faktor-faktor tersebut akhirnya menjadikan GATT, pada putaran kedelapan (putaran Uruguay), mulai membahas mengenai komoditas tekstil, pertanian, perlindungan hak cipta. Putaran kedelan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya World Trade Organization (WTO) pada 1995.          

Tujuan WTO, sebagai rezim perdagangan internasional pengganti ITO, adalah terciptanya transparansi kebijakan dan aturan perdagangan masing-masing partisipan. Maka dari itu, dibentuklah TPRM yang ditujukan untuk meningkatkan kedisipinan dan kepatuhan negara-negara anggota terhadap komitmen perdagangan yang telah diberikan masing-masing anggota. Prinsip ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemerintah suatu negara menginformasi secara aktif peraturan atau kebijakan yang berlaku pada WTO. Kedua, WTO melakukan peninjauan pada peraturan dan kebijakan Negara anggota. (Setiawati n.d, 115-116).

Referensi
Abbott, Roderick. 2007. The World Trade Organization dalam Nicholas Bayne dan Stephen Wookock. Burlington, Ashgate Publishing.
Arifin, Sjamsul et all. Ed. Kerjasama Perdagangan Internasional. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
Setiawati, Harum, & Amier, Gavriyuni. Kerja sama Perdagangan Multilateral, dalam,
World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia dalam http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm [diakses 31 Mei 2011]
Usaha-Usaha GATT/WTO Dalam Menggalakkan Perdagangan Bebas Serta Kesannya Terhadap Ekonomi Negara-Negara Berkembang dalam http://www.scribd.com/doc/50671561/USAHA-–-USAHA-GATT-WTO-DALAM-MENGGALAKKAN-PERDAGANGAN-BEBAS-SERTA-KESANNYA-TERHADAP-EKONOMI-NEGARA-–-NEGARA-MEMBANGUN [diakses 31 Mei 2011]

No comments: